#InfoSamsat Bayar pajak motor dengan e-Samsat Nasional

Bayar pajak motor dengan e-Samsat Nasional. Program e-Samsat atau elektronik Samsat merupakan salah satu program unggulan yang diluncurkan pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak cukup memasang aplikasi eSamsat, melakukan input data kendaraan (biasanya berupa nomor polisi, nomor rangka, nomor HP dan NIK), aplikasi akan menerbitkan semacam kode pembayaran, kemudian wajib pajak bisa membayar via atm, ibanking, mobile banking dll sesuai dengan layanan yang disediakan bank yang dipilih

Apakah eSamsat berlaku nasional?

eSamsat dirancang agar bisa digunakan secara nasional di seluruh Indonesia, namun untuk saat ini , eSamsat Nasional baru diterapkan di 6 provinsi (Jawa dan Bali), selain provinsi tersebut layanan eSamsat masih belum tersedia. Hanya ada beberapa provinsi yang telah menerapkan pogram eSamsat untuk masing-masing provinsi, belum lintas provinsi atau nasional. Dan sayangnya Samsat Kalteng belum menerapkan eSamsat

Apa keuntungan dari program eSamsat ?

Yang pasti mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, dimanapun berada karena tidak perlu datang ke samsat.

Misal pemilik kendaraan sedang berada di provinsi atau bahkan di luar negeri bisa membayar pajak kendaraan bermotor melalui eSamsat. Hal ini tentu saja mengurangi jumlah antrian di loket samsat, hemat biaya dan terutama hemat waktu.

Apa kekurangan dari program eSamsat?

• Untuk saat ini kekurangan dari program eSamsat adalah masih harus cetak SKPD (surat ketetapan pajak daerah atau notice pajak). Yang lebih repot lagi, cetaknya harus di provinsi asal, tidak bisa di provinsi lain. Tidak seperti pembayaran  elektronik yang lain, misal PLN, PPN, PPH, Telkom, PBB dll, dimana struk dari pihak penerima pembayaran dianggap sah dan tidak perlu cetak bukti di kantornya.
• Selain itu wajib pajak tetap harus menunjukkan KTP Asli sesuai STNK untuk mencetak lembar SKPD/notice pajak.
• Beberapa provinsi mewajibkan NIK yang sama antara pemilik kendaraan dengan pemilik rekening yang digunakan untuk membayar pajak. Misal kendaraan atas nama A, maka yang bisa bayar dengan eSamsat hanya rekening atas nama si A saja.

Biaya bayar pajak dengan eSamsat

Untuk setiap pembayaran pajak kendaraan melalui program eSamsat akan dikenakan biaya administrasi maksimal 5ribu, tergantung dari pihak bank. Misal pajaknya 1.500.000, maka ditambah 5.000 untuk biaya administrasi

Lalu bagaimana cara membayar pajak dengan program eSamsat?

• Sebelum ke langkah selanjutnya, pastikan provinsi tempat kendaraan terdaftar sudah mendukung program eSamsat nasional maupun eSamsat lokal provinsi
• Langkah pertama adalah harus memiliki handphone Android, karena program eSamsat belum mengembangakn aplikasi eSamsat untuk system yang lain (windows, iOS dll) hanya android
• Download dan install aplikasi eSamsat, untuk eSamsat nasional bisa download  di link berikut : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SamsatOnlineNasional.hdt&hl=en
• Isi data yang diminta berupa nopol, no rangka, no hp dan NIK
• Sistem akan memproses data yang telah dimasukan dan besar pajak yang harus dibayar akan muncul
• Cek kembali data yang muncul, termasuk besar pajak yang harus dibayar.
• Pilih submit/setuju jika sudah yakin datanya sudah benar, pilih batal jika data yang muncul salah atau besar pajak terlalu besar dari biasanya.

• Jika memilih setuju, sistem akan memproses data dan kode bayar akan muncul beserta rincian data kendaraanya dan nominal yang harus dibayar.
• Kode pembayaran berlaku selama maksimal 2 jam dan bisa dibayar di bank-bank yang telah bekerja sama dengan program eSamsat, baik bank BUMN maupun bank swasta.
• Setelah pembayaran selesai, struk/nota pembayaran harap disimpan sebagai bukti bayar
• Tahap terakhir adalah mencetak lembar SKPD/Notice pajak di samsat sesuai dengan provinsi masing-masing.
• Selesai

Kenapa untuk cetak notice pajak harus di provinsi asal?

• Blangko skpd notice pajak masing-masing provinsi berbeda-beda, artinya jika ingin cetak notice pajak di semua samsat provinsi mana saja, maka harus ada keseragaman skala nasional dalam hal blangko skpd notice pajak
• Pendapatan Daerah. Salah satu upaya pemerintah provinsi meningkatkan pendapatan daerah adalah menarik pajak kendaraan bermotor, artinya setiap kendaraan luar provinsi yang beroperasional  di provinsi tersebut diharapkan melakukan mutasi. Secara gampangnya misal kendaraan plat B bayar pajaknya ke pemprov DKI Jakarta, tapi beroperasi di Kalimantan, menggunakan jalan kalimantan yang dibangun dengan dana APBD setempat, yang diuntungkan tentu pemprov DKI Jakarta, karena jika ada jalan di kalimantan yang rusak karena kendaran plat B, untuk perbaikan menggunakan APBD kalimantan, uang pajak tetap milik pemprov DKI Jakarta dan hanya untuk pembangunan Pemprov DKI Jakarta.

Kapan program eSamsat akan diresmikan di Kalteng? Kita tunggu saja ya gais