Advertisements

Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Biasakan membaca sampai selesai, bijaklah dalam mengambil kesimpulan dari sebuah artikel. Beberapa artikel dibagi menjadi beberapa halaman. 
Silahkan Share dan beri respon saran kritik jika sobat meyukai artikel ini
Viewed 717 Times 0 Comments
Print Friendly, PDF & Email

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016

Bisa di download di link berikut : PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016

Pasal 7
(1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu)sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).
(2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi:
a. Sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
b. Sedannilai koefisien sama dengan 1,025 (satukomanolduapuluh lima);
c. Jeepnilai koefisien sama dengan 1,050 (satukomanol lima puluh);
d. Minibusnilai koefisien sama dengan 1,050 (satukomanol lima puluh);
e. Blind van nilai koefisien sama dengan 1,050 (satukomanol lima puluh);
f. pick upnilai koefisien sama dengan 1,075 (satukomanoltujuhpuluh lima);
g. Mikrobusnilai koefisien sama dengan 1,075 (satukomanoltujuhpuluh lima);
h. Busnilai koefisien sama dengan 1,1 (satukomasatu);
i. light truck nilai koefisien sama dengan 1,3 (satukomatiga); dan
j. truck nilai koefisien sama dengan 1,3 (satukomatiga).

Pasal 8
(1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tigapuluhpersen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Menteri ini.
(2) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Menteri ini.
(3) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Menteri ini.
(4) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)
Advertisements

samsatku

Penulis adalah Admin Samsat Online Kalimantan Tengah

You may also like...

Jangan lupa tinggalkan komentar ya gais

Sobat menyukai ini ?

Share aja ke akun sosmed kamu!