#DasarHukum - PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016

0
192
Jangan lupa sertakan sumber dengan jelas jika ingin mencopy

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016

Pasal 7
(1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu)sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).
(2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi:
a. Sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
b. Sedannilai koefisien sama dengan 1,025 (satukomanolduapuluh lima);
c. Jeepnilai koefisien sama dengan 1,050 (satukomanol lima puluh);
d. Minibusnilai koefisien sama dengan 1,050 (satukomanol lima puluh);
e. Blind van nilai koefisien sama dengan 1,050 (satukomanol lima puluh);
f. pick upnilai koefisien sama dengan 1,075 (satukomanoltujuhpuluh lima);
g. Mikrobusnilai koefisien sama dengan 1,075 (satukomanoltujuhpuluh lima);
h. Busnilai koefisien sama dengan 1,1 (satukomasatu);
i. light truck nilai koefisien sama dengan 1,3 (satukomatiga); dan
j. truck nilai koefisien sama dengan 1,3 (satukomatiga).

Artikel Terkait   #InfoSamsat Info Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Riau / Samsat Riau

Pasal 8
(1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tigapuluhpersen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Menteri ini.
(2) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Menteri ini.
(3) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Menteri ini.
(4) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Advertisements

Jangan lupa tinggalkan komentar ya gais